Bengkulusatu.com, Lebong – Gerbong mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong kembali bergerak. Rabu sore (20/5/2026), sebanyak 28 pejabat administrasi resmi dilantik dan diambil sumpahnya di Aula Pemda Lebong. Namun, pelantikan kali ini bukan sekadar seremoni pindah kursi; ada “deadline” enam bulan yang kini membayangi para pejabat baru tersebut.
Bupati Lebong, H. Azhari, dalam sambutannya menegaskan bahwa jabatan adalah amanah yang ada hitung-hitungannya. Ia tak segan menebar peringatan: kinerja para pejabat ini akan dipantau ketat. Jika dalam enam bulan tidak ada inovasi atau malah tidak disiplin, jabatan tersebut bisa ditarik kembali.
“Jabatan ini amanah yang harus dijaga dengan integritas. Kita akan evaluasi per enam bulan. Kalau tidak ada peningkatan kinerja, ya bisa dilakukan demosi (penurunan jabatan). Kalau tidak masuk kerja, buat apa dipertahankan,” tegas Azhari lugas.
Mutasi kali ini menyasar 23 pejabat administrator dan 5 pejabat pengawas. Meski terkesan mendadak bagi sebagian orang, Pj Sekretaris Daerah Lebong, Dr. H. Syarifudin, memastikan proses ini sudah melalui jalur yang benar.
Syarifudin menjelaskan, setiap pergeseran nama sudah dikonsultasikan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui aplikasi Integrated Mutasi. Jadi, secara administrasi dan aturan kepegawaian, ia menjamin prosesnya transparan dan akuntabel.
“Kita sudah melalui seluruh tahapan. Setiap PNS yang dimutasi harus memenuhi syarat, mulai dari pangkat hingga persyaratan lainnya. Setelah Pertimbangan Teknis (Pertek) dari BKN terbit, barulah pelantikan ini bisa dilaksanakan,” jelas Syarifudin.
Dalam daftar 28 nama tersebut, terdapat beberapa pergeseran yang cukup menarik perhatian. Tantawi, yang sebelumnya menjabat Sekretaris BPBD, kini dipercaya mengisi kursi strategis sebagai Kabag Pemerintahan Setda Lebong. Sementara posisi yang ia tinggalkan di BPBD diisi oleh Fredy Sudarta.
Di lini kecamatan, ada penyegaran di beberapa wilayah. Andes Anderson kini menjabat sebagai Camat Lebong Tengah, Edi Hariono memimpin Rimbo Pengadang, dan Jon Hendi dipercaya mengomandoi Kecamatan Uram Jaya.
Selain itu, posisi Kabid Bina Marga pada Dinas PUPR-Hub kini dijabat oleh Amrul, yang bertukar posisi dengan Bustari yang kini bergeser ke BPBD.
Daftar Lengkap Mutasi Pejabat Administrasi Pemkab Lebong (20 Mei 2026):
- Tantawi, S.P: Kabag Pemerintahan Setda (Sebelumnya: Sekretaris BPBD)
- Fredy Sudarta, S.Hut: Sekretaris BPBD (Sebelumnya: Kabid di DPMPTSP)
- Riko Tandean, S.IP., M.AP: Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (Sebelumnya: Kabid di Disnakertrans)
- Hendra Eka Saputra, S.STP., M.Si: Kabag Organisasi Setda
- Hery Setiawan, S.T., M.E: Kabag Kesra Setda (Sebelumnya: Kabag Organisasi)
- Andes Anderson, S.H: Camat Lebong Tengah
- Eropa, SKM., M.E: Sekretaris Dinas P3APPKB
- Edi Hariono, S.T: Camat Rimbo Pengadang
- Jon Hendi, S.Sos: Camat Uram Jaya
- Lesta Trimska, S.E., M.Ling: Kabid Aset BKD
- Heru Dana Putra, S.T., M.Ak: Kabid Pemdes Dinas PMD (Sebelumnya: Kabag Pemerintahan)
- Harkita Wijaya, S.E: Kabid Pengaduan Layanan DPMPTSP (Sebelumnya: Kabid Pemdes)
- Tharmizi, S.Sos: Kabid Informasi Publik Diskominfo (Sebelumnya: Sekdis DLH)
- Gunadi, S.E., M.Ak: Kabid Litbang Bappeda
- Eko Budi Santoso, S.P: Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMD
- Andri Asianto, S.E: Kabid Linjamsos Dinas Sosial
- Leni Marlina, S.H: Kabid Ketenagakerjaan Disnakertrans
- Rengki Anggara, SE: Sekcam Lebong Selatan
- Juliyanty, SE: Kabid Kedaruratan & Logistik BPBD (Sebelumnya: Sekcam Lebong Selatan)
- Amrul, ST., ME: Kabid Bina Marga Dinas PUPR-Hub (Sebelumnya: Kabid di BPBD)
- Bustari, S.Sos: Kabid Rehabilitasi & Rekonstruksi BPBD (Sebelumnya: Kabid Bina Marga)
- Rigen Zoropi, S.Sos: Kabid Pengendalian & Evaluasi Bappeda
- Hendri, S.Kep: Kabid P2P Dinas Kesehatan
- Yeni Kencana Wati, S.I.P: Kasi Trantib Kecamatan Uram Jaya
- Norawati, S.Pd: Kasubbag Program & Data Dinas Sosial
- Alpin, SM: Kasubbid Pengembangan Ekonomi Dinas PMD
- Redo Kusboyo, Amd.Kep: Sekretaris Lurah Kampung Jawa
- Nining Susanti, AMG: Kasi Penunjang Medis RSUD Lebong
Usai pelantikan, Bupati meminta seluruh pejabat tersebut untuk tidak menunda waktu. Serah terima jabatan (Sertijab) harus segera dilakukan agar roda pelayanan publik di unit kerja masing-masing tetap berputar tanpa hambatan. [trf]
