Bengkulusatu.com, Lebong – DPRD Kabupaten Lebong menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, Senin (9/11/2026).
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian penting dalam tahapan pembahasan arah kebijakan dan perencanaan keuangan daerah untuk tahun mendatang.
Dalam agenda itu, Bupati Lebong, H. Azhari, SH, MH, hadir langsung untuk menyampaikan dan membacakan nota pengantar RAPBD 2027 di hadapan pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Lebong.
Dalam pemaparannya, Azhari menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lebong mengusulkan RAPBD 2027 sebesar Rp729 miliar. Jumlah tersebut meningkat sekitar Rp32 miliar dibandingkan APBD tahun sebelumnya yang mencapai Rp697 miliar.
Ia menjelaskan, penyusunan rancangan anggaran telah disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan, kondisi ekonomi, serta kemampuan keuangan daerah.
“Nota pengantar ini bagian penting dari proses penyusunan RAPBD, sekaligus wujud pengelolaan keuangan daerah yang terbuka dan bertanggung jawab,” ujar Azhari.
Ia berharap DPRD dapat segera membahas rancangan tersebut sesuai tahapan yang berlaku.
Sementara itu, Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen, S.Sos, menegaskan bahwa lembaga legislatif akan mengkaji rancangan anggaran tersebut secara mendalam. Menurutnya, pembahasan RAPBD tidak boleh hanya menjadi rutinitas tahunan, tetapi harus menjadi ruang untuk menentukan kebijakan anggaran yang benar-benar memperhatikan kepentingan masyarakat.
Carles menekankan pentingnya penyusunan anggaran yang cermat, terukur, dan akuntabel. Sejumlah kebutuhan masyarakat, mulai dari pemulihan ekonomi hingga pemerataan pembangunan infrastruktur, perlu menjadi perhatian dalam pembahasan.
Selain penyampaian nota pengantar anggaran, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lebong juga membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Penataan perangkat daerah tersebut diarahkan untuk menyesuaikan struktur birokrasi dengan regulasi pemerintah pusat dan kebutuhan pelayanan publik. Harapannya, organisasi pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan.
Melalui rapat paripurna ini, DPRD Kabupaten Lebong menjalankan salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan kebijakan daerah. Selanjutnya, rancangan anggaran dan perubahan susunan perangkat daerah akan menjadi bahan pembahasan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Pembahasan tersebut diharapkan menghasilkan kebijakan anggaran dan kelembagaan yang terukur, sehingga program pemerintah daerah pada 2027 dapat berjalan sesuai kebutuhan serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Lebong. [Trf/Adv]
