Penyakit ‘Asbun’ Pejabat: Ketika Arogansi Menabrak Fakta dan Membunuh Kepercayaan Publik
Oleh: wilzen Tra Apriza (Jurnalis Bengkulusatu.com)
DALAM diskursus sosial kita, akronim “Asbun” atau Asal Bunyi sering kali dianggap sebagai banyolan ringan. Namun, ketika istilah ini melekat pada lidah seorang pejabat publik di tengah pusaran kebijakan strategis—seperti polemik pelantikan pejabat di Kabupaten Lebong baru-baru ini—bukan lagi sekadar candaan. “Asbun” telah bermutasi menjadi racun komunikasi yang mematikan nalar demokrasi dan integritas birokrasi.
Secara terminologi, Asbun adalah perilaku berbicara tanpa dasar, tanpa riset, dan tanpa empati. Di level pejabat, ini adalah manifestasi dari sifat arogansi: sebuah upaya menutupi ketidakmampuan atau kesalahan dengan narasi yang mengada-ada, lalu lincah bersembunyi di balik kata “No Comment” saat didesak pertanggungjawaban.
Belakangan, kita menyaksikan fenomena menarik di Lebong. Ketika sebuah dokumen administratif bocor dan isinya berbeda dengan realisasi di lapangan, tameng yang digunakan oknum pejabat adalah melabeli informasi tersebut sebagai “Hoax”.
Mari kita bedah secara objektif: Label hoaks yang dilontarkan tanpa bukti tandingan yang valid adalah definisi nyata dari “Asbun” itu sendiri. Jika seorang pejabat menyebut informan media keliru atau ada penyusup, namun ia sendiri bungkam saat diminta klarifikasi data yang benar, maka sebenarnya siapa yang sedang menyebarkan ketidakpastian?
Menyalahkan media atau menuding adanya penyusup dalam sistem (seperti aplikasi SRIKANDI) tanpa langkah hukum atau administratif yang nyata hanyalah gertakan sambal. Ini adalah upaya pengalihan isu (logical fallacy) untuk menutupi inkonsistensi kebijakan. Pejabat publik digaji oleh rakyat bukan untuk menebar curiga, melainkan untuk memberikan kepastian informasi.
Mengapa perilaku Asbun ini sangat berbahaya?
Pertama, ia menimbulkan kegaduhan. Pernyataan yang tidak dipikirkan matang akan memicu amarah publik. Rakyat saat ini sudah cerdas; mereka memegang rekam jejak digital.
Kedua, hilangnya integritas. Pejabat yang hobi Asbun akan kehilangan kredibilitasnya. Sekali seorang pejabat berbohong atau asal bicara untuk menyelamatkan diri, maka seribu kebenaran yang ia sampaikan di masa depan akan tetap diragukan.
Ketiga, risiko sosial-keagamaan. Apalagi di tengah suasana menuju bulan suci Ramadhan, kejujuran adalah mata uang yang paling berharga. Berbohong atau menyesatkan publik demi menutupi cacat administratif bukan hanya pelanggaran etik birokrasi, tetapi juga sebuah dosa sosial yang dampaknya sistemik.
Kabupaten Lebong tidak butuh pejabat yang lincah bersilat lidah, tapi butuh pemimpin yang berani mengakui data.
Berikut adalah solusi nyata untuk memutus rantai “Asbun”:
- Tabayyun Data Sebelum Bicara: Setiap pernyataan pejabat harus berbasis data (Data-Driven Statement). Jangan mengeluarkan tudingan “Hoax” jika tidak memiliki dokumen pembanding yang sah untuk dipublikasikan.
- Mekanisme ‘Single Gate’ Information: Pemerintah daerah harus memperkuat fungsi Humas atau Diskominfo sebagai pintu tunggal informasi. Pejabat teknis (seperti Sekda atau Kepala Dinas) tidak boleh asal bicara di luar kapasitas data yang sudah diverifikasi.
- Budaya Meminta Maaf: Jika memang terjadi kesalahan administratif atau perubahan mendadak dalam sebuah kebijakan (seperti daftar pelantikan), akuilah. Mengakui adanya perubahan kebijakan jauh lebih ksatria daripada menuding pihak lain sebagai penyebar berita palsu.
- Uji Publik dan Akuntabilitas: Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat harus mulai jeli melihat pernyataan-pernyataan asbun yang berpotensi menyembunyikan tindak pidana atau pelanggaran administrasi.
Pejabat publik adalah pelayan, bukan penguasa informasi. Gaya komunikasi yang arogandengan bumbu “Asbun” hanya akan memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat. Sudahi drama “penyusup” atau “informan salah”. Publik hanya butuh satu hal: Kebenaran yang utuh, bukan suara asal bunyi yang hanya memenuhi ruang hampa kekuasaan.
