Bengkulusatu.com, Lebong – Lima fraksi DPRD Kabupaten Lebong menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kabupaten Lebong yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD, Rabu (26/8/2026).
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen, S.Sos. Sementara Bupati Lebong, H. Azhari, diwakili Wakil Bupati Bambang Agus Suprabudi (Bambang ASB), S.Sos., M.Si.
Lima fraksi yang menyampaikan pendapat akhirnya yakni Fraksi PAN, Golkar, Demokrat, PKB, serta Gerakan Persatuan Indonesia Raya. Secara prinsip, seluruh fraksi menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD 2026 untuk dilanjutkan ke tahap penetapan.
Meski memberikan persetujuan, sejumlah fraksi menyampaikan catatan penting terkait pelaksanaan anggaran. Salah satu perhatian utama adalah keterbatasan waktu yang tersisa hingga akhir tahun anggaran.
Fraksi Golkar mengingatkan pemerintah daerah agar mempercepat realisasi program dan kegiatan. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran juga dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaannya berjalan sesuai rencana.
Sorotan serupa disampaikan Fraksi Demokrat. Fraksi ini meminta pengelolaan anggaran dilakukan secara cermat dan terukur dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan serta kapasitas fiskal daerah.
Sementara Fraksi PKB menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah. Program prioritas yang telah direncanakan juga diharapkan tetap berjalan optimal dengan memperhatikan sisa waktu tahun anggaran.
Adapun Fraksi Gerakan Persatuan Indonesia Raya mengingatkan agar setiap kebijakan perubahan anggaran memiliki dasar yang jelas, realistis, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Setelah mendengarkan pendapat akhir seluruh fraksi, Wakil Bupati Lebong Bambang ASB menyampaikan bahwa persetujuan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan dan koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Pemerintah Kabupaten Lebong bersama DPRD telah melalui seluruh tahapan pembahasan. Apa yang telah disepakati ini tentunya diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Lebong,” ujar Bambang.
Ia juga berharap seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan setelah Perubahan APBD ditetapkan, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Persetujuan lima fraksi ini menjadi bagian penting dalam proses pembahasan Perubahan APBD 2026. Namun, perhatian berikutnya tertuju pada pelaksanaan anggaran, terutama bagaimana pemerintah daerah menindaklanjuti catatan fraksi dan memastikan program yang telah disepakati benar-benar berjalan hingga akhir tahun. [Trf/Adv]
