Daerah

DPRD Soroti RAPBD 2027 dan Penataan OPD, Pemkab Lebong Sampaikan Jawaban Eksekutif

Bengkulusatu.com, Lebong – Pembahasan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) di Kabupaten Lebong terus berlanjut. Kali ini, Pemerintah Kabupaten Lebong menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 dan Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Jawaban tersebut disampaikan Wakil Bupati Lebong, Bambang Agus Suprabudi, S.Sos., M.Si., dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lebong di Ruang Rapat Utama DPRD, Selasa (10/11/2026).

Di hadapan anggota dewan, Bambang menyampaikan bahwa berbagai pandangan, saran, dan masukan fraksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kedua Raperda sebelum memasuki pembahasan berikutnya.

“Pemerintah daerah menyambut baik seluruh masukan yang diberikan oleh pihak legislatif. Nota jawaban ini merupakan wujud komitmen eksekutif dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran, sekaligus memastikan program pembangunan pada tahun 2027 mendatang benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat Lebong,” ujar Bambang.

Terkait RAPBD 2027, pemerintah daerah menjelaskan bahwa penyusunan anggaran diarahkan pada sejumlah prioritas pembangunan. Di antaranya peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Masukan fraksi mengenai efisiensi belanja juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah menegaskan pentingnya penggunaan anggaran secara tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Artinya, program yang direncanakan harus memiliki manfaat yang jelas, bukan sekadar memenuhi daftar kegiatan dalam dokumen anggaran.

Selain persoalan anggaran, rapat paripurna juga membahas penataan organisasi perangkat daerah. Menurut Bambang, perubahan susunan perangkat daerah diarahkan untuk membentuk birokrasi yang lebih efektif dan efisien.

Penyesuaian kelembagaan tersebut diharapkan membuat setiap organisasi perangkat daerah mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Pada akhirnya, penataan itu harus berdampak pada pelayanan administrasi yang lebih baik dan mudah diakses masyarakat.

Rapat paripurna dipimpin jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Lebong dan dihadiri anggota dewan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah, perwakilan instansi vertikal, serta undangan lainnya.

Dengan disampaikannya jawaban eksekutif, pembahasan kedua Raperda akan berlanjut melalui pembahasan bersama DPRD dan tim pemerintah daerah sesuai mekanisme yang berlaku.

Tahapan ini menjadi ruang bagi eksekutif dan legislatif untuk menyelaraskan pandangan sebelum kedua rancangan tersebut diproses lebih lanjut. Harapannya, kebijakan anggaran dan penataan birokrasi yang disepakati nantinya tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi benar-benar mendukung pembangunan serta kebutuhan masyarakat Kabupaten Lebong. [Trf/Adv]

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button