Bengkulusatu.com, Lebong – Pemerintah Kabupaten Lebong berhasil membalikkan catatan pengelolaan keuangan daerah hanya dalam satu tahun. Setelah sebelumnya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), kini Kabupaten Lebong kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah itu diserahkan BPK RI Perwakilan Bengkulu kepada Bupati Lebong H. Azhari, SH, MH dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Bengkulu, Selasa, 2 Juni 2026.
Momen tersebut menjadi pencapaian penting bagi Pemerintah Kabupaten Lebong. Selain menjadi WTP pertama di era kepemimpinan Bupati Azhari dan Wakil Bupati Bambang ASB, raihan ini juga menandai keberhasilan pemerintah daerah memperbaiki catatan keuangan yang sebelumnya mendapat opini WDP.
Bupati Azhari hadir menerima langsung LHP didampingi Ketua DPRD Lebong Carles Ronsen, Penjabat Sekretaris Daerah Dr. H. Syarifudin, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Bagi Azhari, capaian tersebut bukan sekadar penghargaan administratif. Ia menyebut WTP sebagai hasil dari kerja bersama seluruh unsur pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif.
“Alhamdulillah, opini WTP tahun pertama kami. Ini menunjukkan hasil kerja keras dan kerja sama yang baik seluruh jajaran eksekutif dan legislatif di Kabupaten Lebong serta doa masyarakat. Nantinya muaranya bisa memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Lebong,” kata Azhari.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa WTP bukan garis akhir. Justru sebaliknya, opini tersebut menjadi pengingat bahwa tata kelola pemerintahan harus semakin baik, transparan, dan akuntabel.
Pernyataan senada disampaikan Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen. Menurutnya, keberhasilan meraih kembali opini WTP merupakan kabar menggembirakan bagi daerah, terlebih dicapai dalam waktu yang relatif singkat setelah pergantian kepemimpinan daerah.
“Ini menjadi kado terindah bagi Pemerintah Kabupaten Lebong dalam perjalanan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati saat ini,” ujar Carles.
Politikus PAN itu menilai opini WTP menjadi indikator bahwa arah kebijakan pemerintah daerah berada pada jalur yang benar. Namun ia mengingatkan bahwa mempertahankan WTP jauh lebih sulit dibanding meraihnya.
Karena itu, seluruh kepala OPD diminta tetap disiplin menjalankan aturan dan tidak keluar dari koridor regulasi dalam mengelola anggaran daerah.
“Kalau tidak taat regulasi, maka akan muncul temuan. Saya minta seluruh OPD tetap patuh terhadap aturan dan melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Keberhasilan ini terasa semakin penting jika melihat kondisi setahun sebelumnya. Untuk LKPD Tahun Anggaran 2024, Kabupaten Lebong hanya memperoleh opini WDP. Saat itu, Azhari yang baru memulai masa kepemimpinannya menyebut hasil tersebut sebagai bahan evaluasi sekaligus titik awal perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Kini, dalam kurun satu tahun anggaran, target tersebut berhasil diwujudkan. Perbaikan administrasi, penguatan pengawasan, serta koordinasi antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi faktor yang ikut mendorong kembalinya opini WTP ke Kabupaten Lebong.
Namun demikian, opini WTP tidak serta merta berarti seluruh persoalan tata kelola telah selesai. Dalam standar audit BPK, WTP merupakan pernyataan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan. Opini tersebut bukan jaminan bahwa tidak akan ada penyimpangan di kemudian hari.
Karena itu, tantangan berikutnya bagi Pemerintah Kabupaten Lebong adalah memastikan tata kelola yang baik tidak berhenti pada dokumen dan laporan keuangan semata, tetapi benar-benar berdampak terhadap kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Raihan WTP tahun 2025 ini menjadi bukti bahwa perbaikan dapat dilakukan dalam waktu singkat jika disertai komitmen, pengawasan, dan kerja sama yang kuat. Kini, pekerjaan rumah terbesar Pemerintah Kabupaten Lebong bukan lagi sekadar mengejar opini WTP, melainkan menjaga kepercayaan publik melalui penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. [trf]
