Bengkulusatu.com, Lebong – Di tengah riuhnya tudingan miring oknum pejabat terhadap media massa, sikap berbeda justru ditunjukkan oleh Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan (DPUPR-Hub) Kabupaten Lebong, Reko Haryanto, S.Sos., M.Si. Secara mengejutkan dan penuh kesadaran, Reko mengakui adanya kekacauan administrasi berupa kesalahan input pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di dinas yang dipimpinnya.

Pengakuan ini seolah menjadi tamparan keras bagi narasi “hoax” atau “informan keliru” yang sebelumnya sempat dilontarkan oleh sejumlah pihak untuk menutupi kelemahan birokrasi.

Ditemui pada Senin (9/3/2026), Reko Haryanto menegaskan bahwa pemberitaan mengenai salah input anggaran miliaran rupiah tersebut adalah fakta lapangan, bukan karangan media. Ia secara ksatria membantah spekulasi bahwa informasi tersebut bocor karena adanya “penyusup” atau data dari informan yang salah.

“Sebenarnya bukan kekacauan, tetapi memang ada kesalahan input pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),” aku Reko Haryanto secara terang-terangan.

Sadar akan dampak fatal dari kesalahan input tersebut terhadap pembangunan di Lebong, Reko menyatakan tidak akan tinggal diam. Pihaknya berencana segera mengambil langkah koordinasi dengan lembaga pengawas keuangan negara agar proyek-proyek vital tetap bisa berjalan sesuai aturan.

“Untuk itu, kami harus berkonsultasi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Bengkulu,” tegasnya.

Tak hanya BPK, Reko juga memastikan akan menjalin komunikasi intensif dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu.

“Kami juga akan berkoordinasi ke BPKP Provinsi Bengkulu serta pihak-pihak terkait lainnya,” tambah Reko.

Sikap lugas Reko ini dinilai menarik perhatian publik. Pasalnya, belakangan ini masyarakat Lebong kerap disuguhi gaya komunikasi pejabat yang defensif atau “Asal Bunyi” (Asbun) saat diterpa isu miring. Saat ditegaskan kembali apakah ia merasa media menyebarkan berita palsu soal DPA tersebut, Reko kembali memberikan jawaban tegas.

“Pemberitaan terkait itu bukan hoax. Bukan juga dari informan yang keliru, serta bukan pula karena adanya penyusup,” pungkasnya menutup pembicaraan.

Langkah ksatria Plt Kadis PUPR ini diharapkan menjadi contoh bagi pejabat lain di lingkungan Pemkab Lebong agar lebih mengedepankan transparansi daripada sibuk mencari kambing hitam atas kesalahan administrasi yang terjadi. [trf]

Baca juga : Puluhan Miliar Dana Proyek Lebong ‘Salah Kamar’, Proyek Fisik Terancam Gagal! TAPD Tidur?