Bukan Sekadar Kunker: Pimpinan DPRD Lebong ‘Jemput Bola’ ke Jakarta Demi Anggaran dan Kebijakan
Bengkulusatu.com, Jakarta – Tak ingin hanya menunggu di balik meja, jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Lebong memilih bergerak cepat ke pusat kekuasaan. Selama lima hari, terhitung sejak 24 hingga 28 Februari 2026, Ketua DPRD Lebong Carles Ronsen, S.Sos., bersama Wakil Ketua I Ahmad Lutfi, SH., melakukan serangkaian pertemuan maraton di Jakarta.
Langkah “jemput bola” ini menyasar sejumlah instansi strategis, mulai dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Sosial (Kemensos), hingga melakukan studi banding ke DPRD DKI Jakarta. Fokusnya jelas: memastikan aspirasi warga Lebong tidak tercecer di tengah birokrasi pusat.
Kepala Bagian Administrasi dan Kesekretariatan DPRD Lebong, Elzan S. Marta, SE., yang mendampingi langsung kunjungan tersebut, mengungkapkan bahwa agenda ini adalah upaya sinkronisasi kebijakan. Menurutnya, ada banyak program pembangunan di daerah yang membutuhkan restu dan dukungan anggaran (APBD) serta payung hukum (Perda) yang selaras dengan kebijakan nasional.
“Pimpinan ingin ada koordinasi yang kuat. Kita berkonsultasi ke kementerian agar setiap kebijakan pembangunan di Lebong itu searah dengan pemerintah pusat. Ujung-ujungnya, ini soal bagaimana mempercepat kesejahteraan rakyat di daerah,” jelas Elzan saat memberikan keterangan.
Di Kementerian Sosial, misalnya, rombongan pimpinan dewan ini fokus pada sinkronisasi data dan program bantuan yang menyentuh langsung masyarakat bawah. Bagaimanapun, urusan sosial adalah urusan perut dan kesejahteraan yang tidak bisa ditunda.
Elzan menambahkan bahwa kunjungan ke kementerian-kementerian ini juga menjadi sarana untuk memperjuangkan anggaran pembangunan agar lebih optimal mengucur ke Kabupaten Lebong.
“Tujuan utama pimpinan itu koordinasi dan konsultasi. Ini mencakup perjuangan anggaran dan pengesahan Perda. Kita ingin hubungan antarinstansi ini berjalan harmonis agar pembangunan di daerah tidak terhambat kendala administratif,” tambahnya lagi.
Selain urusan anggaran, kunjungan ke DPRD DKI Jakarta juga dimanfaatkan untuk memotret bagaimana tata kelola lembaga legislatif berjalan secara efektif dan efisien. Pimpinan DPRD Lebong ingin memastikan kinerja mereka tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tetap adaptif dengan rencana kerja yang sudah ditetapkan.
Bagi pimpinan dewan, kolaborasi yang optimal dengan pemerintah daerah (eksekutif) harus didukung oleh pemahaman regulasi yang matang dari pusat. Dengan begitu, setiap keputusan yang diambil di tingkat lokal memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Gerilya politik dan birokrasi ke Jakarta ini menegaskan satu hal: DPRD Lebong sedang berusaha memangkas jarak antara kebutuhan rakyat di pelosok Lebong dengan meja-meja pengambil kebijakan di ibu kota. Sebuah upaya panjang untuk memastikan setiap rupiah anggaran dan setiap butir regulasi benar-benar berpihak pada kemajuan daerah. [trf/Adv]
