Operasi Sapu Jagat PPPK Lebong: Pemkab Buka Hotline, Buru ‘Honorer Siluman’ dan Peserta Terafiliasi Politik
Bengkulusatu.com, Lebong – Proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 1 di Kabupaten Lebong terancam ternoda. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kini melancarkan ‘operasi bersih-bersih’ skala besar untuk memburu ‘honorer siluman’ yang diduga memanipulasi data dan peserta yang nekat bermain politik praktis. Sebuah hotline pengaduan publik pun dibuka, menandakan perang terbuka terhadap kecurangan dalam seleksi abdi negara.
Babak evaluasi 616 peserta PPPK Tahap 1 kini memasuki fase paling krusial. Bukan lagi sekadar verifikasi dokumen di atas kertas, Pemkab Lebong kini turun gunung untuk melakukan investigasi mendalam terhadap setiap calon. Puluhan, bahkan ratusan, nasib calon abdi negara berada di ujung tanduk.
Pj. Sekretaris Daerah Lebong, Donni Swabuana, mengonfirmasi bahwa tim evaluasi telah mengendus dua ‘penyakit’ utama yang menggerogoti proses rekrutmen ini.
“Kami sudah rapat dan meminta laporan progres. Ada beberapa hal yang menjadi konsentrasi utama kami. Yang pertama adalah para ‘honorer siluman’. Ini adalah sebutan bagi mereka yang terindikasi kuat memanipulasi data kepegawaiannya, mulai dari SK pengangkatan, daftar absensi, hingga slip gaji, demi memuluskan jalan mereka,” ujar Donni usai memimpin rapat evaluasi.
Manipulasi data ini, menurutnya, adalah bentuk kecurangan fatal yang tidak bisa ditoleransi. Namun, ‘dosa’ para calon PPPK tak berhenti di situ. Api politik praktis yang membakar arena Pemilu 2024 rupanya juga menjalar hingga ke proses rekrutmen ini.
“Keterlibatan dalam politik praktis juga menjadi sorotan tajam tim. Ini akan kami verifikasi kembali dengan saksama,” tegasnya.
Untuk memastikan tidak ada yang lolos dari jerat pemeriksaan, tim tidak akan lagi percaya begitu saja pada berkas yang diserahkan. Donni menegaskan bahwa verifikasi faktual ke lapangan akan menjadi senjata utama.
“Total ada 616 peserta. Proses ini butuh kajian dan verifikasi faktual terhadap apa yang kami temukan. Kami tidak akan semata-mata melihat dokumen, tapi akan mengecek kebenarannya langsung di lapangan,” jelas Donni.
Sebagai langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, Pemkab Lebong secara resmi meminta bantuan publik. Sebuah hotline pengaduan telah dibuka, mengajak masyarakat luas untuk menjadi ‘mata dan telinga’ pemerintah dalam melaporkan indikasi ‘PPPK siluman’ atau keterlibatan politik para peserta.
Langkah tegas Pemkab Lebong dengan membuka kanal pengaduan publik ini menjadi pertaruhan besar. Ini bukan lagi sekadar evaluasi administratif, melainkan sebuah ujian integritas sistem rekrutmen. Nasib 616 calon abdi negara kini tak hanya bergantung pada temuan tim, tetapi juga pada keberanian masyarakat untuk bersuara, demi memastikan hanya mereka yang benar-benar layak dan bersih yang berhak mengabdi untuk Kabupaten Lebong. [Traaf]
