Bengkulusatu.com, Lebong – Gerakan Pemerhati Masyarakat Lebong (PAMAL) melontarkan kritik keras terhadap Bupati Lebong, H. Azhari, menyusul respons ‘dingin’ sang Bupati terhadap aksi bersih-bersih yang telah mereka gelar nyaris dua bulan. Aktivis kawakan Lebong, Domer, menilai pernyataan Bupati Azhari yang menyalahkan pendemo dan enggan bertemu langsung, justru mencerminkan sikap yang “kekanak-kanakan” alih-alih seorang pemimpin yang bijaksana, Kamis (25/9/2025).
Kekecewaan memuncak ketika janji-janji politik Azhari dinilai mandek tanpa kejelasan, sementara ia hanya berani mengutus bawahan untuk menghadapi tuntutan masyarakat.
Domer menegaskan, seorang Bupati seharusnya berani duduk bersama dengan masyarakat dalam forum resmi untuk berdialog langsung, bukan “berkoar-koar” di tempat tidak semestinya.
“Kalau memang benar, ayo kita beraudiensi, sampaikan di forum resmi,” tantang Domer dengan nada tegas kepada awak media.
Kritik ini mencuat setelah Bupati Azhari memilih merespons tuntutan PAMAL melalui media massa, pada Rabu (24/9/2025), alih-alih menemui langsung massa yang telah beraksi selama berminggu-minggu.
Aksi PAMAL ini bukan tanpa alasan. Mereka menuntut kejelasan atas sejumlah janji Bupati Azhari yang hingga kini dinilai tak kunjung terealisasi. Di antara tuntutan utama adalah percepatan Pilkades Serentak 2025, penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang mandek, serta penataan aset daerah yang dikhawatirkan disalahgunakan oleh kerabat dekat Bupati.
“Bupati hingga saat ini tidak berani menemui massa. Ini menunjukkan ketidakseriusannya,” ujar Domer, menyoroti absennya Bupati dalam audiensi yang hanya diwakilkan oleh Pj. Sekda dan Asisten I.
Menanggapi tekanan publik, Bupati Azhari melalui beberapa media mengakui bahwa masalah seperti tunggakan pembayaran dan TGR tidak dapat diselesaikan secara instan. Ia bersikukuh bahwa penyelesaian harus mengikuti mekanisme hukum dan prosedur pengawasan yang berlaku.
“Masalah tunda bayar kita sudah minta BPKP untuk mengaudit, nanti ditindaklanjuti sesuai aturan. Sementara masalah TGR, kami sudah bekerja sama dengan seksi Datun Kejari. Jadi semua ada perannya masing-masing,” dalih Azhari, mencoba menepis anggapan lambannya penanganan masalah.
Ia bahkan mempertanyakan kapasitas para pendemo yang menuntut akses penuh terhadap dokumen dan data pemerintah, menegaskan tidak semua data dapat dibuka untuk publik karena adanya aturan dan sumpah jabatan.
“Kalau memang minta data, harus jelas dasar dan tujuannya. Itu yang kami pertanyakan,” cetusnya.
Azhari juga mencoba melempar tanggung jawab dengan menyebut banyak persoalan yang kini dipersoalkan publik merupakan “warisan dari pejabat sebelumnya.”
Namun, pernyataan Bupati yang mempertanyakan kapasitas peserta aksi justru menyulut amarah Domer.
“Bupati jangan seperti anak kecil. Kalau bupati tanya kapasitas peserta aksi untuk mendapat informasi publik, berarti Azhari tidak paham aturan,” tegas Domer.
Ia menjelaskan bahwa PAMAL telah menempuh tahapan sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), namun tujuan utamanya adalah menanyakan sejauh mana realisasi janji-janji yang tak kunjung ditepati.
Domer dan PAMAL bersumpah akan terus mendesak Bupati Azhari untuk berani bertemu langsung, berdialog transparan, dan “mengupas serta menguliti” permasalahan Lebong dari masa ke masa kepemimpinan. Tekanan dari gerakan ini diperkirakan akan terus memanas jika Bupati Lebong tidak segera menunjukkan itikad baik dan mengambil langkah konkret untuk memenuhi tuntutan masyarakatnya.
Konflik antara Gerakan PAMAL dan Bupati Lebong ini mencerminkan jurang kepercayaan yang kian melebar antara pemimpin dan rakyat yang merasa terabaikan. Bola panas kini berada di tangan Bupati Azhari, apakah ia akan memilih untuk terus berlindung di balik prosedur dan “warisan” masa lalu, atau berani menghadapi tuntutan langsung dari masyarakat yang menagih janji-janji politiknya.
Masyarakat Lebong menanti kehadiran seorang pemimpin yang tidak hanya sigap berkoar di media, tetapi juga berani berdialog di meja perundingan. [trf]
