Bengkulusatu.com, Lebong – Alih-alih menjadi berkah, pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) senilai Rp 282,3 juta di Desa Teluk Dien, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, justru menyulut bara api di tengah masyarakat. Proyek yang digadang-gadang sebagai urat nadi perekonomian bagi 80 persen petani pekebun ini kini terancam menjadi “bom waktu” setelah warga menemukan dugaan praktik culas: fondasi jalan yang seharusnya diisi koral diganti dengan timbunan tanah. Ironisnya, Pejabat sementara (Pjs) Kepala Desa dituding tidak hanya menjadi dalang di balik dugaan penyelewengan ini, tetapi juga bersikap intimidatif dan menunjuk adik kandungnya sendiri sebagai kepala tukang.
Proyek peningkatan JUT sepanjang 268 meter itu seharusnya menjadi jawaban atas doa para petani. Namun, pemandangan di lokasi pengerjaan baru-baru ini membuat warga mengelus dada. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana badan jalan yang telah digali hanya diisi kembali dengan tanah dari sekitar lokasi, sebelum akhirnya ditutup dengan lapisan coran tipis.
“Ini akal-akalan, bukan pembangunan. Kami lihat sendiri, tidak ada hamparan koral sebagai dasarnya. Hanya tanah, lalu langsung dicor. Secara kasat mata tebalnya mungkin terlihat sesuai, tapi isinya kopong, kekuatannya tidak ada,” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keselamatannya. Ia menegaskan, praktik ini adalah bom waktu yang akan membuat jalan hancur dalam waktu singkat, mengkhianati harapan ratusan petani yang bergantung padanya.
Kekecewaan warga semakin memuncak ketika upaya mereka untuk mempertanyakan kualitas proyek justru berbuah pahit. Menurut penuturan warga, sang Pjs Kepala Desa bersikap arogan dan seakan menantang ketika dimintai klarifikasi. Alih-alih mendapatkan jawaban transparan, warga justru merasa diintimidasi.
Situasi ini diperparah oleh dugaan praktik nepotisme yang kental. Posisi kunci sebagai kepala tukang, yang bertanggung jawab atas teknis pengerjaan di lapangan, dipegang oleh adik kandung Pjs Kepala Desa. Kondisi ini menciptakan apa yang disebut warga sebagai “tembok penghalang” yang membuat suara protes mereka seolah tak berarti.
“Bagaimana kami mau bicara? Saat kami coba bertanya baik-baik, Kadesnya malah seperti preman. Jawabannya tidak jelas, intinya kami dipersulit. Pengawas di lapangan adiknya sendiri, jadi kami tidak punya pegangan,” keluh sumber tersebut dengan nada pasrah.
Dugaan penyelewengan dana yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 ini semakin menguat dengan munculnya sebuah angka yang sangat janggal. Dari total anggaran proyek yang mencapai lebih dari Rp 282 juta, warga mendapat informasi bahwa biaya yang dikeluarkan untuk seluruh proses pengerjaan—mulai dari pembelian material, upah tukang, hingga ongkos angkut—disebut hanya sebesar Rp 13 juta.
“Anda bisa bayangkan? Upah total hanya Rp 13 juta untuk proyek sebesar ini. Itu sudah mencakup segalanya. Lalu pertanyaannya, sisa ratusan juta rupiah itu lari ke mana?” tanyanya retoris, menyiratkan adanya keuntungan tidak wajar yang diduga diambil dari proyek vital tersebut.
Warga kini hanya bisa berharap agar nurani sang pemimpin sementara terketuk dan tidak mengorbankan kesejahteraan jangka panjang masyarakat demi keuntungan sesaat. Proyek yang seharusnya menjadi monumen kemajuan desa kini justru menjadi simbol dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang menyakitkan.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi dan klarifikasi kepada Pjs Kepala Desa Teluk Dien masih terus dilakukan. Keterangan dari pihaknya sangat dinantikan publik untuk mendapatkan gambaran utuh dan memastikan akuntabilitas penggunaan dana desa yang sejatinya milik seluruh masyarakat. [trf]
