Bengkulusatu.com, Lebong – Ketegangan politik di Kabupaten Lebong kian memuncak. Isu pemberhentian sepihak terhadap perangkat desa, yang diduga sarat dengan praktik maladministrasi, serta ketidakpastian jadwal Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), memicu gelombang kegerahan di tengah masyarakat.
Sejumlah elemen masyarakat sipil bersama Organisasi Masyarakat (Ormas) Persatuan Masyarakat Lebong (PAMAL) kini bersatu dalam satu barisan. Mereka mengancam akan menggelar unjuk rasa besar-besaran dalam waktu dekat, menyuarakan tuntutan keadilan dan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong bertanggung jawab atas carut-marut tata kelola pemerintahan desa.
Ancaman ini bukan sekadar retorika. Para aktivis secara terbuka mengajak seluruh perangkat desa yang merasa menjadi korban kebijakan sewenang-wenang untuk turun ke jalan dalam aksi damai yang diklaim bakal menjadi puncak kemarahan publik.
“Ini adalah panggilan untuk semua perangkat desa yang merasa dirugikan dan dizalimi. Jangan diam. Saatnya bersatu menuntut keadilan,” tegas Domer Andiko, salah satu koordinator aksi, kepada media.
Domer menyebut, aksi ini merupakan akumulasi dari berbagai keluhan masyarakat dan perangkat desa yang merasa hak-haknya dilanggar. Banyak perangkat yang diberhentikan tanpa prosedur hukum yang sah, sementara kekosongan jabatan dan ketidakjelasan tahapan Pilkades justru dibiarkan berlarut-larut.
“Sudah terlalu lama ini jadi rahasia umum. Sekarang waktunya dibongkar. Pemerintah harus membuka mata dan telinga terhadap aspirasi dari desa,” ujarnya.
Tak hanya mengandalkan aksi jalanan, para aktivis juga menyiapkan jalur hukum. Mereka menyatakan siap memberikan bantuan dan pendampingan hukum bagi perangkat desa yang ingin menggugat pemberhentian yang dianggap tidak sah.
“Perlawanan ini bukan sekadar turun ke jalan. Kami juga siapkan bantuan hukum. Bagi perangkat desa yang memiliki bukti kuat atas pemberhentiannya, kami siap bantu sampai ke meja hijau,” tambah Domer didampingi rekannya Robi Sugara dan Ormas PAMAL.
Langkah ini menandai babak baru dari eskalasi konflik yang sebelumnya hanya bergema lewat surat keberatan dan laporan individu. Kini, perlawanan tumbuh menjadi gerakan kolektif yang terorganisir dan terarah. [dik]
