Dapur MBG Milik Eks Cawagub Meriani Ternyata Tak Kordinasi Dengan Pemkab Lebong Bupati Azhari Ngaku Tak Pernah Dilibatkan, LIRA: Periksa Orangnya!
Bupati Lebong Beberkan Fakta Mengejutkan Soal Dapur Penyebab Ratusan Anak Keracunan, Sebut Pihak Yayasan Sriwijaya Hanya Lapor Lisan dan Tak Pernah Presentasi. Ormas LIRA Desak Polisi Jangan Pandang Bulu.
Bengkulusatu.com, Lebong – Fakta baru yang mengejutkan terungkap di balik tragedi keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lebong, Bengkulu.
Dapur MBG yang dikelola SPPG Yayasan Sriwijaya milik Meriani, mantan calon wakil gubernur (Cawagub) Bengkulu, ternyata beroperasi tanpa pernah melapor dan berkoordinasi resmi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Bupati Lebong, H. Azhari, S.H., M.H., yang mengaku geram karena pihaknya sama sekali tidak dilibatkan dalam pengawasan. Pengakuan ini sontak menambah panas situasi, di saat ratusan siswa masih terbaring lemah di rumah sakit.
Bupati Azhari membeberkan fakta ini usai menjenguk para korban di RSUD Lebong, Kamis (29/8/2025) sore. Menurutnya, pihak SPPG Dapur Lemeupit milik Meriani tidak pernah sekalipun mempresentasikan program mereka secara resmi.
“Awalnya kami menginginkan supaya itu dipresentasikan, karena kalau sudah dipresentasikan kita semua bisa terlibat,” ungkap Azhari dengan nada kecewa.
Ia menjelaskan, jika ada presentasi, maka dinas terkait seperti Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Ketahanan Pangan (DKP), hingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) bisa ikut mengawasi.
“Artinya hargai juga pemerintah daerah, selama ini kan tidak. Saya sudah mengingatkan itu, ayo ini dipresentasikan dulu, tetapi sampai hari ini hanya melapor secara lisan,” beber Bupati.
Bupati Azhari menegaskan, karena sikap tertutup pihak yayasan, tidak ada sama sekali keterlibatan Pemkab Lebong dalam operasional maupun pengawasan program MBG tersebut.
“Tidak ada (keterlibatan langsung, red). Mereka hanya memberitahukan,” tegasnya.
Meski kesal, Azhari mengaku tak bisa melarang program tersebut karena merupakan program pemerintah pusat yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
“Kita tidak dilibatkan (dalam pengawasan, red), ini akan jadi catatan kami,” pungkasnya.
Di sisi lain, desakan agar aparat penegak hukum (APH) bertindak tegas semakin kencang disuarakan. Sekretaris DPW Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Bengkulu, Aurego Jaya, meminta polisi tidak pandang bulu dan segera memeriksa Meriani selaku pemilik yayasan.
“Ini persoalan serius karena menyangkut keselamatan ratusan anak-anak kita. Jangan sampai kasus ini ditutup-tutupi hanya karena ini milik tokoh politik,” ujar Aurego di Lebong, Kamis (28/8/2025).
Aurego menegaskan, negara tidak boleh abai dalam kasus yang telah merenggut keceriaan ratusan siswa ini.
“Kami mendukung Polri yang sudah mengamankan lokasi dapur, tetapi langkah berikutnya adalah penegakan hukum. Publik perlu tahu siapa yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Hingga kini, para korban keracunan masih mendapatkan perawatan intensif di RSUD Lebong.Pihak rumah sakit memastikan seluruh korban ditangani secara maksimal.
“Kami berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh korban. Penanganan darurat sudah dilakukan sejak gelombang pertama pasien masuk,” kata salah satu tenaga medis.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak SPPG Yayasan Sriwijaya maupun Meriani secara pribadi belum memberikan keterangan resmi kepada awak media terkait insiden tragis ini. [trf]
