Bengkulusatu.com, Lebong – Dana puluhan miliar rupiah yang dialokasikan untuk proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan jaringan distribusi di Kabupaten Lebong sejak tahun 2022 hingga 2024 belum memberikan manfaat yang diharapkan. Warga tetap menghadapi kesulitan akses air bersih, sementara infrastruktur yang dibangun belum berfungsi secara optimal.
“Sejak proyek ini selesai, rumah kami belum juga terpasang water meter. Air pun tak pernah mengalir hingga sekarang,” keluh seorang warga Kecamatan Lebong Tengah pada Kamis (30/10/2025), mencerminkan kondisi di berbagai wilayah Lebong.
Proyek-proyek air bersih yang diinisiasi Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat-Hubungan (PUPR-HUB) Kabupaten Lebong telah menelan anggaran besar. Beberapa proyek bahkan telah diserahterimakan kepada PDAM Tirta Tebo Emas (TTE). Namun, di lapangan, banyak Sambungan Rumah (SR) yang hanya tercatat secara administratif, dan sebagian besar belum beroperasi.
Berikut adalah beberapa proyek yang menjadi fokus:
- Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih dan SR Desa Tanjung Bungai I: Rp1,8 miliar (2022), oleh CV QQ.
- Jaringan Distribusi Air Bersih dan SR Desa Karang Anyar: Rp1,8 miliar (2022), oleh CV King Konstruksi Utama.
- SPAM Jaringan Perpipaan (IPA) Rimbo Pengadang: Rp4,7 miliar, oleh CV Meysa Jaya Makmur Sentosa.
- Jaringan Distribusi dan SR Desa Talang Ulu: Rp1,8 miliar.
- Revitalisasi Jaringan Air Musnau: Sekitar Rp5 miliar (2024), oleh CV Esa Karya.
Total anggaran proyek-proyek ini mencapai puluhan miliar rupiah, namun belum menghasilkan layanan air bersih yang memadai.
Selain belum mengalir, warga melaporkan kualitas air yang kurang baik dan pasokan yang sering terganggu.
“Airnya keruh, sering mati terus. Sejak SPAM baru dibangun malah makin sulit dapat air bersih,” ungkap warga Rimbo Pengadang, yang mengalami kondisi lebih buruk dibanding sebelumnya.
Kondisi ini diperburuk oleh proyek yang status serah terimanya ke PDAM belum jelas, seperti infrastruktur air di Musnau. Hal ini menunjukkan potensi masalah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek.
Warga Kelurahan Kampung Jawa telah lama mengalami kesulitan. “Daerah kami sudah lama sulit untuk mendapatkan air bersih, airnya sering tidak hidup. Bahkan, kalaupun airnya mati, itu sampai berminggu-minggu, dan lebih sering mati dari pada hidup airnya,” tutur seorang warga, menggambarkan kronisnya masalah ini.
Demikian pula warga Desa Sungai Gerong. “Kami di Sungai Gerong ini sudah lama menghadapi sulitnya mendapatkan air bersih. Bahkan airnya sering mati juga, hampir berbulan-bulan lamanya. Kami sudah capek beli air terus, setiap bulan kami tetap bayar tagihannya,” keluh salah seorang warga, menyoroti pembayaran tagihan tanpa layanan yang sesuai.
Di tengah situasi ini, Direktur PDAM TTE Akhmad Nur’ain S.Sos, yang menjabat sejak 2021, mengundurkan diri pada Juni 2025. Posisi tersebut kini dijabat oleh Wilyan Bactiar S.Ip sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Pergantian ini mencerminkan tantangan struktural dalam pengelolaan proyek infrastruktur daerah, mulai dari perencanaan yang kurang matang hingga pengawasan yang lemah.
Kegagalan proyek-proyek SPAM di Lebong menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas pemerintah daerah. Selain pemborosan dana, ini menyangkut hak masyarakat atas air bersih sebagai kebutuhan dasar.
Publik menuntut langkah transparan dari Pemerintah Kabupaten Lebong, Inspektorat, dan aparat penegak hukum. Penelusuran menyeluruh atas potensi kerugian negara dan pertanggungjawaban pelaksana proyek harus segera dilakukan. Jangan sampai pola ini berulang, membiarkan proyek infrastruktur hanya menjadi formalitas, sementara warga Lebong tetap berjuang mendapatkan air bersih di tengah alokasi dana yang besar. [trf]
