Bengkulusatu.com, Lebong – Dengan satu gebrakan tegas, Bupati Lebong, Azhari, S.H., M.H., mengakhiri ketidakpastian nasib ribuan Tenaga Harian Lepas Terdaftar (THLT) di daerahnya. Ia tidak hanya menandatangani tumpukan Surat Keputusan (SK) yang telah lama dinanti, tetapi juga melayangkan sebuah perintah keras yang tak bisa ditawar kepada seluruh Kepala OPD: segera bayar honor, jangan ada lagi penundaan.
Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan pada Selasa, 12 Agustus 2025, Bupati Azhari mengonfirmasi bahwa penantian panjang para tenaga honorer telah berakhir di mejanya. Ia telah menuntaskan tugasnya dan kini menyerahkan tongkat estafet kepada jajaran di bawahnya dengan instruksi yang sangat jelas.
“Saya sudah menandatangani usulan dari OPD terkait THLT. Setelah itu saya serahkan kepada BKPSDM untuk dilakukan penomoran dan selanjutnya diberikan kepada Kepala OPD,” papar Bupati Azhari, menjelaskan alur birokrasi yang harus segera berjalan.
Tanda tangan ini menjadi titik awal yang sah bagi proses pencairan honor yang selama ini ditunggu-tunggu oleh para THLT untuk menopang kebutuhan hidup mereka.
Namun, yang menjadi inti dari gebrakan ini adalah ultimatum yang menyertainya. Bupati Azhari seolah menyadari adanya potensi kelambanan dalam birokrasi, dan ia secara eksplisit memerintahkan para Kepala OPD untuk proaktif.
“Harapan saya, para Kepala OPD segera jemput bola, menanyakan ke BKPSDM, dan setelah SK diterima, langsung melakukan pembayaran. Jangan sampai honor THLT terhambat lagi,” tegasnya.
Penekanan pada frasa “jemput bola” dan “jangan sampai terhambat lagi” bukan sekadar instruksi, melainkan sebuah kritik tersirat terhadap kemungkinan adanya sikap pasif dan birokrasi yang berbelit di masa lalu. Ini adalah perintah untuk memangkas jalur yang lamban dan memprioritaskan hak pegawai di level paling fundamental.
Tanda tangan Bupati Azhari telah menjadi lebih dari sekadar legalitas administrasi; ia telah menjadi sebuah mandat dan jam pasir yang kini menghitung mundur kecepatan para Kepala OPD dalam mengeksekusi perintah. Setiap keterlambatan tidak lagi bisa beralasan, karena perintah dari puncak pimpinan sudah teramat jelas.
Kini, nasib dapur ribuan THLT di Lebong bergantung sepenuhnya pada seberapa serius dan cepat para pembantunya menerjemahkan ultimatum ini menjadi tindakan nyata. [trf]
