Gebrakan Fiskal Gubernur Bengkulu: Aset Negara Jadi Target Utama Pajak, PAD Jadi Taruhan
Helmi Hasan pimpin 'perang' pajak dari rumah sendiri, menegaskan era di mana pemerintah menagih rakyat sambil membiarkan asetnya sendiri menunggak telah berakhir.
Bengkulusatu.com, Bengkulu – Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, melancarkan sebuah gebrakan fiskal yang tajam dan tak pandang bulu pada Kamis (31/7/2025). Dalam sebuah aksi penertiban di halaman kantornya sendiri, puluhan kendaraan dinas yang menunggak pajak menjadi target utama, mengirimkan pesan yang sangat jelas: untuk menyelamatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), negara harus terlebih dahulu menagih kewajiban dari asetnya sendiri.
Ini bukan sekadar razia rutin. Ini adalah sebuah pernyataan kebijakan, di mana pemerintah secara terbuka membersihkan borok di internalnya sebelum menuntut kepatuhan dari masyarakat luas.
Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas instruksi langsung Gubernur Helmi Hasan, yang melihat adanya potensi kebocoran PAD dari sumber yang paling ironis: aset milik pemerintah. Tujuannya adalah menegakkan prinsip fundamental bahwa kepatuhan pajak harus dimulai dari aparatur negara.
“Sesuai arahan Pak Gubernur, pajak kendaraan adalah salah satu sumber utama PAD. Maka, ASN sebagai bagian dari birokrasi harus menjadi teladan,” ujar Kepala Bidang Pengelolaan PAD Bapenda Provinsi Bengkulu, Riki Hiriantoni.
Metodenya dibuat untuk memberikan efek jera sekaligus solusi. Setiap kendaraan dinas yang terbukti lalai membayar pajak langsung ditempeli stiker penunggak. Namun, di sisi lain, layanan Samsat Keliling disiagakan di lokasi untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang ingin segera melunasi kewajibannya.
“Ini adalah kebijakan yang tegas namun solutif. Kami tidak hanya menindak, tapi juga memfasilitasi,” tambah Riki.
Gebrakan ini menyasar seluruh kendaraan dinas yang digunakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Gubernur Helmi Hasan secara efektif mengubah slogan “ASN adalah duta pajak” menjadi sebuah kewajiban yang tak bisa ditawar. Dengan menjadikan aset negara sebagai contoh, pemerintah kini memiliki landasan moral yang lebih kuat untuk menuntut kepatuhan dari wajib pajak lainnya.
Langkah ini dilihat sebagai investasi wibawa. Dengan memastikan setiap rupiah pajak dari aset negara masuk ke kas daerah, pemerintah tidak hanya meningkatkan PAD secara langsung, tetapi juga membangun kepercayaan publik.
Aksi di halaman kantor gubernur ini adalah langkah awal dari sebuah kebijakan jangka panjang. Keberhasilannya tidak diukur dari berapa banyak kendaraan yang terjaring hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kebijakan ini akan ditegakkan di masa depan.
Gubernur Helmi Hasan tidak hanya sedang menagih pajak; ia sedang menagih kembali kepercayaan dan kepatuhan dari aparaturnya sendiri. Sebuah fondasi krusial yang harus kokoh sebelum membangun daerah dengan sumber daya yang optimal dan terpercaya. [**]
