Garda Kesehatan Lebong 2026: Rp12 Miliar Digelontorkan Demi Kejar 100 Persen UHC Aktif
Bengkulusatu.com, Lebong – Pemerintah Kabupaten Lebong di bawah kepemimpinan Bupati H. Azhari, SH., MH., dan Wakil Bupati Bambang Agus Supra Budi, S.Sos., M.Si., memasang target ambisius di sektor kesehatan pada tahun 2026. Tak tanggung-tanggung, anggaran sebesar Rp12 miliar (tepatnya Rp11.969.625.000) disiapkan khusus untuk menjamin perlindungan kesehatan masyarakat melalui skema BPJS Kesehatan.
Langkah berani ini diambil untuk memastikan bahwa tidak ada lagi warga Lebong, terutama mereka yang kurang mampu, yang terhambat mendapatkan layanan medis hanya karena persoalan biaya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong, Rachman, SKM., MKM., M.Si., menjelaskan bahwa tantangan utama saat ini bukan lagi sekadar mendaftarkan warga, melainkan memastikan kepesertaan tersebut berstatus aktif.
Berdasarkan data kependudukan Semester I Tahun 2025 dari Disdukcapil, dari total 116.169 jiwa penduduk Lebong, sebanyak 115.863 jiwa atau 99,74 persen sebenarnya sudah terdaftar sebagai peserta JKN. Secara administratif, Lebong telah menyandang predikat Universal Health Coverage (UHC). Namun, secara kualitas, tingkat keaktifan peserta baru menyentuh angka 82,78 persen (96.166 jiwa).
“Kami tidak ingin masyarakat hanya terdaftar di atas kertas tapi kartunya tidak aktif saat dibutuhkan. Fokus kami di tahun 2026 adalah stabilisasi dan peningkatan keaktifan menuju 100 persen UHC aktif,” tegas Rachman saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (13/1/2026).
Dana Rp12 miliar tersebut dialokasikan melalui segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda atau yang akrab dikenal sebagai Jamkesda. Anggaran ini diproyeksikan mampu meng-cover iuran bagi 26.704 jiwa warga miskin dan rentan hingga Desember 2026 mendatang.
Rachman memaparkan, progres keaktifan peserta di Lebong menunjukkan tren positif. Jika pada semester pertama 2024 angka keaktifan baru berada di level 75,41 persen, kini angka tersebut terus merangkak naik berkat kolaborasi intensif antara Dinas Kesehatan, OPD terkait, dan BPJS Kesehatan.
Selain dukungan anggaran dari Pemda, kesuksesan program ini juga bergantung pada kesadaran masyarakat dalam kepesertaan mandiri. Kolaborasi lintas sektor terus diperkuat untuk mendorong segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) agar tetap rutin membayar iuran secara mandiri.
“Dukungan penuh dari Bupati Azhari dan Wabup Bambang adalah kunci. Beliau berdua memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap akses kesehatan warga. Tugas kami adalah memastikan anggaran ini dikelola secara efektif agar cakupan JKN di Lebong benar-benar semesta, berkualitas, dan berkelanjutan,” pungkas Rachman.
Alokasi Rp12 miliar ini adalah “pelampung penyelamat” bagi puluhan ribu warga Lebong. Namun, tantangan ke depan tetap ada pada validasi data agar anggaran ini benar-benar jatuh ke tangan yang tepat. Keberhasilan Lebong mempertahankan predikat UHC dengan tingkat keaktifan yang terus meningkat akan menjadi barometer bagi daerah lain di Bengkulu dalam hal komitmen perlindungan sosial di sektor kesehatan. [trf]
