Situasi memanas! PB HMI Kirim Pesan Tegas Soal Korban Tewas Affan Kurniawan: Pelaku Anarkis Tanggung Jawab Sendiri, Negara Wajib Lindungi Rakyat
MPK PB HMI Wiedy Widayat Sampaikan Duka Cita Mendalam, Sebut Demo Adalah Hak Konstitusi Tapi Minta Massa Aksi Jauhi Pelanggaran Hukum dan Tetap Rasional.
Bengkulusatu.com, Jakarta – Di tengah situasi dalam negeri yang semakin panas dan mencekam pasca-demo ricuh yang menewaskan seorang warga, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) akhirnya ‘turun gunung’. Melalui pesan tegasnya, HMI mengingatkan massa aksi untuk tetap rasional dan menegaskan bahwa pelaku anarkis harus bertanggung jawab secara pribadi.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Wiedy Widayat, selaku Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK) PB HMI, menanggapi situasi keamanan yang memburuk akibat ulah provokator.
“Aksi yang dilakukan masyarakat adalah wujud penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin konstitusi,” kata Wiedy Widayat kepada wartawan, Sabtu (30/8/2025).
Ia menegaskan bahwa HMI mendukung penuh hak rakyat untuk bersuara, namun harus dilakukan dengan cara yang benar.
“Fokus kami tetap pada substansi isi dan kesepakatan dalam aksi, dengan menjunjung tinggi semangat damai, tertib, dan harmonis,” sambungnya.
Pelaku Anarkis Tanggung Jawab Pribadi!
Wiedy secara gamblang menegaskan, segala bentuk tindakan anarkis dan perusakan yang terjadi di lapangan bukanlah tanggung jawab organisasi HMI. Menurutnya, jika ada oknum yang melanggar hukum, maka itu adalah perbuatan personal.
“Jika terdapat pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum, maka hal itu merupakan tanggung jawab personal dan sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme hukum yang berlaku,” tegasnya.
Duka Cita untuk Affan Kurniawan
Dalam kesempatan itu, MPK PB HMI juga menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan, warga yang menjadi korban dalam aksi tersebut. Menurut Wiedy, kepergian almarhum menjadi pengingat pahit bagi semua pihak bahwa nyawa manusia jauh lebih berharga.
“Perjuangan demokrasi dan kebebasan berpendapat tidak boleh dibayar dengan nyawa,” ujarnya.
Ia pun mendesak agar negara benar-benar hadir untuk melindungi warganya yang sedang menyampaikan aspirasi.
“Negara harus hadir untuk melindungi setiap warga yang menggunakan hak konstitusionalnya. Kekerasan, intimidasi, dan tindakan represif tidak boleh lagi terulang di masa depan,” tambahnya.
MPK PB HMI menegaskan bahwa perjuangan yang mereka jalankan adalah perjuangan damai untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Mereka berharap tidak ada lagi korban jiwa maupun kerugian yang harus dirasakan masyarakat di kemudian hari. [**]
