TPP Dipotong Gila-gilaan 87,5 Persen, 13 Puskesmas di Lebong Kompak ‘Mogok’ Cairkan Dana Hingga Geruduk Kantor Bupati

Bengkulusatu.com, Lebong – Gejolak hebat melanda dunia kesehatan di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di 13 Puskesmas mendatangi Kantor Bupati Lebong pada Senin, 9 Maret 2026.

Kedatangan mereka bukan tanpa alasan. Para Tenaga Kesehatan (Nakes) ini melayangkan protes keras atas kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau Jasa Pelayanan (Jaspel) yang dinilai “mencekik”.

Bagaimana tidak, besaran TPP mereka untuk periode Januari 2026 dipangkas habis-habisan hingga 87,5 persen!. Angka ini sangat jomplang jika dibandingkan dengan ASN di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang hanya mengalami pemotongan di kisaran 30 hingga 35 persen.

Sebagai bentuk perlawanan, 13 Puskesmas di bawah naungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Lebong sepakat untuk tidak mengajukan berkas pencairan TPP. Hingga batas akhir pengajuan pada 27 Februari 2026, data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mencatat 13 instansi kesehatan tersebut masih “kosong” berkas.

“Kami belum mengetahui apa kendalanya. Dari 72 instansi, 59 sudah masuk, tapi 13 Puskesmas ini belum menyerahkan berkas pengajuan,” ungkap Kabid PKA BKPSDM Lebong, Wince Damayanti, S.Kom.

Salah satu perwakilan Nakes yang enggan disebutkan namanya mengaku sangat terbebani dengan kebijakan ini. Apalagi, TPP merupakan tumpuan kesejahteraan bagi mereka yang bekerja di lapangan.

“Kami tidak menolak penyesuaian anggaran, tapi jangan selisihnya terlalu jauh. Di OPD lain dipotong 35 persen, kenapa kami sampai 87,5 persen?” keluhnya saat di Kantor Bupati.

Sayangnya, niat mereka bertemu Bupati Lebong, H. Azhari, tidak terwujud karena sang bupati sedang tidak berada di tempat.

Para Nakes akhirnya diterima oleh Asisten III Pemkab Lebong, Heri Setiawan. Dalam pertemuan tersebut, Heri berjanji akan meneruskan aspirasi ini kepada Sekretaris Daerah (Sekda) dan pimpinan daerah.

“Aspirasi ini akan kita kaji kembali dan dilaporkan ke Pak Sekda. Kami minta ASN Puskesmas tetap menjalankan tugas pelayanan seperti biasa,” ujar Heri Setiawan.

Kepala Dinas Kesehatan Lebong, Rachman SKM, mengaku sudah berkali-kali menghadap bupati untuk meminta kebijakan ini dipertimbangkan. Ia khawatir, pemotongan yang hampir mencapai 100 persen ini akan merusak motivasi kerja para Nakes di garda terdepan.

“Tentu pelayanan kesehatan akan berdampak jika motivasi mereka turun. Kami akan coba menghadap lagi minggu ini,” tegas Rachman.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan resmi apakah pemotongan drastis tersebut akan dianulir atau tetap dijalankan. [trf]