Bengkulusatu.com, Lebong – Napas pembangunan di Kabupaten Lebong untuk tahun anggaran 2026 segera dimulai. Badan Keuangan Daerah (BKD) memastikan dokumen “sakti” alias Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kini telah memasuki fase final. Jika tak ada aral melintang, dokumen yang menjadi dasar hukum penggunaan uang negara tersebut ditargetkan rampung dicetak dan didistribusikan dalam pekan ini.
Kepastian ini menjadi sinyal hijau bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menghentikan masa tunggu dan mulai mengeksekusi program-program strategis yang telah direncanakan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Kabupaten Lebong, Riswan Effendi, MM, menjelaskan bahwa secara sistem, “tulang punggung” anggaran sudah terbentuk sempurna. Seluruh OPD telah menyelesaikan penginputan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kini, BKD tengah berjibaku menyelesaikan proses percetakan fisik dokumen tersebut.
“Sekarang masih berjalan proses pencetakan DPA masing-masing OPD. Kami targetkan cetak fisik ini bisa selesai minggu ini,” ungkap Riswan saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (12/1/2026) siang.
Namun, sebelum dokumen tersebut sampai ke tangan para Kepala OPD, Riswan menegaskan ada satu tahapan administratif krusial yang harus dilewati: pelaporan dan pengesahan oleh Bupati Lebong. Langkah ini diambil untuk memastikan postur anggaran yang akan dijalankan telah selaras dengan visi dan kebijakan pimpinan daerah.
Pentingnya pendistribusian DPA di awal tahun ini tidak bisa dipandang sebelah mata. DPA adalah “kitab suci” administrasi; tanpa dokumen ini, sepeser pun anggaran daerah tidak bisa dicairkan. Percepatan distribusi berarti percepatan pengerjaan infrastruktur, pencairan bansos, hingga operasional pelayanan kesehatan.
Riswan pun menitipkan pesan kuat agar seluruh OPD tidak membuang waktu begitu dokumen diterima. Ia menuntut adanya profesionalisme dalam penyerapan anggaran agar tidak terjadi penumpukan kegiatan di akhir tahun.
“Kami berharap seluruh OPD dapat memanfaatkan waktu secara optimal setelah DPA diterima. Tujuannya jelas, agar pelaksanaan anggaran berjalan tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya tegas.
Kecepatan BKD dalam merampungkan DPA patut diapresiasi sebagai langkah awal yang baik. Namun, bola kini segera berpindah ke tangan tiap-tiap OPD. Publik Lebong tentu menanti, sejauh mana kecepatan cetak DPA ini berbanding lurus dengan kecepatan perbaikan jalan, jaminan sekolah, dan layanan publik lainnya di Bumi Swarang Patang Stumang. Jangan sampai dokumen cepat diterima, namun realisasi di lapangan justru melandai. [red]
