Trauma Keracunan Massal, Dapur MBG Lebong Diperketat Polri: Jaminan Steril & SDM Bersertifikat Jadi Harga Mati!
Bengkulusatu.com, Lebong – Kenangan pahit keracunan massal ratusan siswa penerima program Makanan Bergizi Gratis (MBG) beberapa waktu lalu, masih membayangi Kabupaten Lebong. Guna memulihkan kepercayaan dan mencegah terulangnya tragedi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lebong Komisi 1 menggelar rapat dengar pendapat (hearing) mendadak pada Senin (6/10/2025). Hasilnya, pengawasan dapur MBG kini diperketat di bawah kendali penuh Polri.
Ketua Komisi 1 DPRD Lebong, Sriwijaya, SH, memimpin langsung rapat yang tegang tersebut. Hadir Kapolres Lebong AKBP Agoeng Ramadhani, perwakilan Yayasan Kemala Bhayangkari, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan (Dinkes), SPPG, hingga perwakilan wali murid yang merasakan langsung dampak trauma.
Inti pembahasan sangat jelas: bagaimana mengembalikan rasa aman dan memastikan program MBG yang mulia ini tidak lagi menjadi pemicu bencana.
Kapolres Lebong, AKBP Agoeng Ramadhani, tak menampik bahwa insiden keracunan adalah “bencana” yang harus menjadi pelajaran berharga. Beliau menegaskan komitmen Polri untuk menyukseskan program presiden ini dengan standar keamanan tertinggi.
“Terkait dapur SPPG di Amen itu punya Polres Lebong, dapur ini agar safety,” tegas Kapolres.
“Saya akan menjamin kesiapan dapur ini secara maksimal. Dapur harus steril karena jamur bisa datang dari mana saja,” tambahnya.
Polres Lebong telah menginstruksikan timnya untuk melengkapi sarana dan prasarana dapur sesuai prosedur presiden. Pengawasan internal dari Polri juga akan ditunjuk untuk setiap dapur, memastikan setiap tahapan, mulai dari pengolahan hingga distribusi, diawasi ketat.
Tidak hanya fisik dapur, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga jadi perhatian utama. Polres Lebong telah menggandeng Dinkes Kabupaten Lebong untuk sertifikasi bagi para pekerja dapur.
“Kami kerjasama di Dinkes Kabupaten untuk Sertifikasi SDM dapurnya,” ungkap Kapolres.
Bahkan, alat Rapid Test akan disiapkan bagi para pekerja dapur, bekerjasama dengan Dinkes, demi memastikan kondisi kesehatan penjamah makanan.
Kepala Regional SPPG Kabupaten Lebong, Revi, menambahkan bahwa ahli gizi akan membuat siklus menu 10 hari ke depan yang menarik. Satu aturan ketat juga diberlakukan: bakso dan mie kini resmi masuk daftar hitam menu di Lebong untuk menghindari terulangnya kejadian serupa.
Masalah jarak distribusi juga menjadi sorotan. Dinas Pendidikan menekankan pentingnya efisiensi waktu tempuh dari dapur ke sekolah. Idealnya, satu SPPG maksimal melayani 2.500 siswa.
Revi dari SPPG dengan tegas menyatakan akan mem-blacklist dapur yang dibangun tanpa koordinasi dengan BGN dan lokasinya jauh dari sekolah. Jarak maksimal dapur ke sekolah itu tidak boleh lebih dari 6 KM.
“Jika ada dapur yang di bangun jarak dan pada saat kami cek bangunan ini jauh dari sekolah akan kami blacklist,” tegasnya.
Perwakilan wali murid menyampaikan respons positif. “Kalau program ini akan berjalan kembali, kami selaku wali murid siap menerima,” singkatnya.
Namun, Pabung mengingatkan bahwa trauma anak-anak dan orang tua masih ada. “Banyak anak-anak dan orang tua trauma akan kejadian kemarin,” katanya, mendesak SPPG mengambil langkah meyakinkan.
Kapolres Lebong berjanji launching dapur akan dilakukan setelah semuanya siap 100 persen. Dengan pengawasan ketat Polri, sertifikasi SDM, dan prosedur keamanan pangan yang diperbarui, diharapkan program MBG ini dapat kembali meraih kepercayaan masyarakat, menjadi harapan gizi, bukan lagi sumber trauma. [trf]
