Bengkulusatu.com, Lebong – Gelombang protes Forum Barisan Lebong Bersatu (FBLB) yang seharusnya menerjang Dinas Perikanan dan Peternakan (Disperkan) Kabupaten Lebong pada Selasa, 7 Oktober 2025, mendadak ditunda. Namun, penundaan ini sama sekali tidak mengendurkan tekad FBLB; Disperkan dipastikan tetap menjadi bidikan utama terkait dugaan korupsi dan minimnya transparansi informasi publik.
Ketua FBLB, Siska Antoni alias Cikak, mengonfirmasi penundaan aksi ini pada Senin (6/10/2025) malam. Keputusan itu diambil karena adanya jadwal aksi demonstrasi kelompok PAMAL di DPRD Lebong pada hari yang sama.
“Ya, aksi kita tunda dulu. Karena berbenturan dengan jadwal Aksi yang dilakukan PAMAL di DPRD Lebong besok,” ungkap Cikak.
Penundaan ini bertujuan agar orasi FBLB dapat tersampaikan secara lebih efektif dan proses pengamanan tidak terpecah fokus. Meski tertunda, Cikak menjamin FBLB akan tetap turun ke jalan. Pihaknya akan berkoordinasi untuk menjadwalkan ulang aksi, sembari memantau perkembangan demo PAMAL yang diperkirakan bisa berlangsung beberapa hari.
“Akan kita jadwal kembali nantinya, tetapi kita masih melihat jadwal dari PAMAL, agar tidak kembali berbenturan jadwal. Bisa saja dalam waktu dekat ini, atau bulan depan,” jelas Cikak.
Tekad FBLB bulat untuk memastikan tuntutan kejelasan informasi dan dugaan pelanggaran hukum di Disperkan menjadi terang benderang.
Sebelumnya, FBLB telah melayangkan surat pemberitahuan bernomor 002/FBLB/X/2025 kepada sejumlah pihak, termasuk Bupati Lebong, DPRD, dan Kapolres. Surat tersebut secara eksplisit menyoroti kegelisahan publik terkait minimnya “Transparansi Keterbukaan Informasi Publik (KIP)” serta dugaan “Tindakan Melawan Hukum” di lingkungan Disperkan.
“Kami membawa misi tuntutan transparansi informasi publik dan dugaan tindakan melawan hukum,” tegas Cikak, mengindikasikan bahwa FBLB siap membongkar setiap indikasi penyimpangan demi kepentingan masyarakat Lebong.
Penundaan ini bukan berarti FBLB mundur, melainkan langkah strategis. Disperkan Kabupaten Lebong kini berada di bawah pengawasan ketat FBLB, menanti aksi lanjutan yang siap menuntut akuntabilitas penuh. Masyarakat berharap tuntutan ini tidak menguap begitu saja, demi terciptanya birokrasi yang bersih dan transparan. [trf]
