PGRI di Bengkulu Curhat ke Gubernur Helmi Hasan, Absen Online Jadi Penghambat Naik Pangkat
PGRI blak-blakan sampaikan sejumlah kendala, mulai dari e-presensi hingga dana ekstrakurikuler, Gubernur Helmi janji akan tindaklanjuti dan beri pesan menohok soal pungli.
Bengkulusatu.com, Bengkulu – Suara para guru di Bengkulu akhirnya sampai langsung ke telinga orang nomor satu di provinsi, Gubernur Helmi Hasan.
Dalam pertemuan audiensi pada Senin (11/8/2025), pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Bengkulu “curhat” blak-blakan mengenai sejumlah masalah pelik yang mereka hadapi.
Mulai dari sistem absen online (e-presensi) yang justru menghambat kenaikan pangkat, hingga minimnya dana sekolah untuk kegiatan siswa.
Audiensi yang digelar di ruang kerja gubernur itu dipimpin langsung oleh Ketua PGRI Bengkulu, Hariyadi.
Awalnya, pertemuan membahas persiapan Puncak Hari Guru Nasional di Kabupaten Kepahiang, namun suasana menjadi ajang penyampaian aspirasi para pahlawan tanpa tanda jasa.
Hariyadi membeberkan, sistem e-presensi yang diterapkan saat ini perlu penyesuaian agar tidak merugikan hak-hak guru dan staf tata usaha, terutama dalam proses kenaikan pangkat.
Selain itu, ia juga menyoroti keterbatasan dana operasional sekolah yang membuat kegiatan ekstrakurikuler dan pengiriman siswa untuk lomba di luar sekolah menjadi terkendala.
“Terkait database guru R3 dan R4, kami juga meminta kejelasan seperti apa mekanisme dan kebijakan yang akan berlaku ke depan,” ujar Hariyadi.
Menanggapi keluhan tersebut, Gubernur Helmi Hasan langsung memberikan respons positif.
“Semua masukan ini sangat berharga. Terkait kepegawaian, sudah kita usulkan dan saya sudah tanda tangani, sekarang kita menunggu kebijakan dari pemerintah pusat,” jelas Helmi.
Ia menambahkan, Pemprov Bengkulu akan terus berupaya mencari solusi, termasuk kemungkinan adanya kebijakan berbeda terkait sistem absensi.
Untuk masalah dana kegiatan siswa, Helmi menyarankan sekolah untuk lebih proaktif memanfaatkan dukungan dari Baznas atau pos anggaran lain di APBD.
Namun, yang paling mengejutkan adalah pesan tegas Gubernur Helmi terkait integritas kepala sekolah.
Ia secara terbuka menyatakan akan memberantas praktik “sogok-menyogok” dalam penentuan jabatan kepala sekolah.
“Kepala sekolah harus punya rasa memiliki dan kepedulian. Jangan sampai ada sogok-menyogok untuk menjadi kepala sekolah. Kita akan mencari kepala sekolah yang benar-benar mau membangun sekolah dan memberikan solusi,” tegasnya. [**]
