Bengkulusatu.com – Tradisi setiap menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus di Indonesia menjelang beraneka ragam. Ada sederet tradisi unik yang dilakukan di Indonesia dari membangun gapura hingga memasang aksesoris yang meriah.
Begitu pun halnya di Desa Karang Anyar, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong. Di desa tersebut banyak terpasang umbul-umbul dan bendera merah putih di kiri kanan jalan.
Namun, yang lebih unik dan menjadi sorotan yakni gapura 17 agustus yang disebut masyarakat setempat. Cukup unik memang, dimana gapura yang dimaksud hanya dibentuk dari batang pisang dan diberi hiasan daun kelapa, serta papan triplek yang bertuliskan HUT RI 17 08 45 dengan cat warna merah.
Ini menjadi unik jika dibandingkan dengan desa lainnya yang membuat gapura dengan bahan kayu, papan, dan bambu serta dihiasi dengan cat warna merah putih, hiasan lainnya sehingga tampak megah.
Data terhimpun, adanya keberadaan gapura tersebut merupakan bentuk protes warga setempat, lantaran tidak adanya kegiatan dari pihak desa ataupun karang taruna setempat dalam menyambut kemeriahan HUT Kemerdekaan RI yang ke-77. Sejauh ini belum diketahui siapa yang memasang yang disebut gapura tersebut.
“Itu (gapura, red) baru terlihat tadi malam, tak tahu siapa yang memajangnya di lokasi tersebut. Mungkin ini bentuk protes masyarakat Desa Karang Anyar ini lantaran tidak adanya kegiatan atau acara dalam menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini,” ungkap salah satu warga Desa Karang Anyar yang minta tidak dituliskan identitasnya.
“Kecewa itu hal yang wajar, coba kita lihat desa lainnya di Lebong Tengah ini, sangat banyak kegiatan positif yang dilakukan, serta desa mereka pun tampak meriah dengan hiasan merah putih, warga desanya pun tampak antusias mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Selain itu, dalam kesempatan yang baik tersebut merupakan wadah para pemuda untuk saling berinteraksi dalam masyarakat,” tambanya.
Terakhir, beliau menambahkan terkait anggaran, menurutnya hal seperti ini terjadi lantaran tidak terbukanya pihak desa dan karang taruna kepada masyarakat desa. Karena seringnya kades mengatakan tidak ada anggaran, namun saat musdes (musyawarah desa) tidak mengundang masyarakat untuk bermusyawarah.
“Jika sudah seperti ini pihak desa dan karang taruna sering berdalih tidak dianggarkan anggarannya. Bagaimana mau dianggarkan anggarannya kalau memang tidak mau dianggarkan, sedangkan saat musdes saja banyak masyarakat yang tidak tahu kapan waktunya karena tidak adanya undangan maupun pemberitahuan,” demikian warga tersebut. [Traaf]
